Honorer Nakes Minta Kuota PPPK Nakes Diperbanyak

188
Ketua Komisi IV DPRD Tanggamus Johny Wahyudi menerima pernyataan sikap yang diserahkan Ketua FKHN Kabupaten Tanggamus Nurul Azmi usai beraudiensi, Rabu (21/9) Foto Rio Aldipo

KOTAAGUNG–Tenaga kesehatan (Nakes) Honorer dan non Nakes di Kabupaten Tanggamus yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes Kabupaten Tanggamus mendatangi gedung DPRD Tanggamus, Rabu (21/9). Kedatangan mereka tersebut untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat khususnya Komisi IV DPRD Tanggamus.

Rombongan honorer nakes dan non Nakes tersebut diterima, Ketua Komisi IV Johny Wahyudi dan anggota Komisi IV Joni Ansonet dan Piter Anderson. Rombongan honorer nakes dan non Nakes kemudian melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD di ruang sidang. Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanggamus Bambang Probo Sampurno, Kepala Bidang Formasi dan Mutasi, Prayitno dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan (Diskes) Tanggamus Nasrullah.

Ketua Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FKHN) Nurul Azmi mengatakan bahwa pihaknya mengadukan nasib mereka dimana tahun 2023 pemerintah sudah memutuskan bahwa pegawai pemerintah hanya pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Yang ingin kami sampaikan kepada Komisi IV DPRD ini mengenai nasib honorer nakes dan non nakes. Tahun ini informasinya hanya merekrut PPPK sebanyak 47 orang sementara jumlah seluruh honorer nakes dan non nakes yang merupakan insan kesehatan di Kabupaten Tanggamus ini ada 732. Jumlah ini sangat jauh dibanding perekrutan PPPK dari pendidikan dimana jumlahnya sudah ratusan dan sudah dua kali dibuka perekrutan sedangkan kesehatan baru satu kali ini. Jadi tolonglah kepada bapak dewan perjuangan nasib kami,”kata Nurul Azmi.

Senada diungkapkan Harmoko salah satu anggota FKHN yang merasa ada kesenjangan antara tenaga pendidikan dengan kesehatan. Menurut dia selama dua tahun ini disaat situasi Pandemi Covid-19. Beban kerja nakes dan non nakes yang bekerja di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang jauh lebih berat dan berisiko.

“Semenjak jadi nakes kami tidak ada hari libur. Waktu kasus Covid sedang tinggi-tingginya, kami bekerja harus pakai hazmat (pakaian alat pelindung diri). Bekerja siang malam dan penuh risiko, banyak rekan kami yang meninggal demi menjadi garda terdepan dalam pelayanan Covid 19. Maka dari itu harapan kami agar dewan dapat memperjuangkan status kami menjadi PPPK dan upah kami dapat disetarakan,”kata dia.

Menanggapi aspirasi dari FKHN tersebut, Johny mengatakan bahwa aspirasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada Anggota DPR RI dan DPD RI dapil Lampung. Ia juga menyebut bahwa pemerintah kabupaten juga telah berupaya dalam memperjuangkan nasib honorer agar diangkat menjadi PPPK.

“Untuk perbedaan alokasi antara tenaga pendidikan dan nakes, karena anggaran, karena kita tahu bahwa, sekarang situasi Pandemi Covid 19 dan sekarang dalam upaya pemulihan. Apa yang menjadi aspirasi FKHN, kami DPRD akan memperjuangkannya,”ucap Johny.

Sementara Prayitno mengatakan bahwa aspirasi dari para honorer nakes tersebut akan diperjuangkan di pemerintah pusat. Menurut dia, lebih banyaknya alokasi PPPK untuk tenaga guru, karena berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, dimana pemerintah pusat lebih dulu memfokuskan untuk perekrutan tenaga pendidikan.

“Pemerintah pusat memang fokus dulu untuk tenaga pendidikan, ini dibuktikan dengan pembukaan rekrutmen dari 2019 hingga 2021. Tahun 2022 ini juga di buka lagi. Setelah tenaga guru barulah secara bertahap untuk tenaga kesehatan,”ujar Prayitno mewakili Kepala BKPSDM Tanggamus Aan Derajat.

Dilanjutkan Prayit bahwa sebagai wujud perhatian dari pemerintah Kabupaten Tanggamus, maka bupati Tanggamus membawa aspirasi para pegawai non ASN ke Forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).”Ibu bupati hari ini bicara di forum APKASI untuk memperjuangkan pegawai non ASN bukan hanya untuk nakes saja. Tahun ini memang untuk nakes kita dapat alokasi 47 dari 54 yang kita usulkan, hal ini juga tidak terlepas dari Kebijakan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes),”kata dia.(ral)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here