Atasi Konflik Gajah, KSDAE Akan Bentuk ERU

120
Terima Penghargaan: Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani mendapat penghargaan dari Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Wiratno. Penghargaan tersebut diberikan atas penetapan kebijakan serta melaksanakan pembinaan dan pendampingan mendukung program kampung iklim. Foto Hanibal Batman

KOTAAGUNG–Ketua Komisi IV DPR RI Sudin bersama Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Wiratno melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Tanggamus. Kunker tersebut kaitannya dengan penanganan konflik gajah yang terjadi didua kabupaten yakni Tanggamus dan Lampung Barat.

Dirjen KSDAE Wiratno mengatakan berdasarkan rapat yang telah dilakukan bersama seluruh jajaran, terkait dengan penanganan konflik gajah tersebut nantinya akan dibentuk elephant respon unit (ERU), yang diperkirakan untuk membangun sarana dan prasarana menelan biaya sekitar Rp200 juta, sementara untuk biaya operasional mencapai Rp40 juta perbulan.

“Nanti akan saya kasih waktu selama dua Minggu untuk mencari camp tempat ERU tersebut, yang paling penting ialah bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan gajah-gajah tadi, selain daripada langkah selanjutnya solusi kedua ialah pola tanamnya harus diatur dan itu harus dirembug dengan para petani yang ada di jalur jelajah tersebut,”kata Wiratno.

Ia menambahkan, di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dikawasan konservasi ada kemitraan konservasi. Didalamnya sama halnya dengan program hutan kemasyaratan (HKm) ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk menjaga dan melaporkan jika ada satwa yang terjerat, tidak memasang jerat dan lain sebagainya.”Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita harus berdampingan dengan satwa, tanam yang memang tidak disukai gajah sehingga konflik antara satwa dengan manusia tidak terjadi,”terangnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR-RI Sudin, menurutnya perlu ada langkah kongkrit untuk menyelesaikan konflik antara gajah dengan manusia ini, tidak sampai disitu korban konflik yakni kepala keluarga juga menurutnya perlu diperhatikan.

“Maka daripada itu, saya selalu menyampaikan kepada pak dirjen tidak hanya disini saja, bahkan dalam rapat kerja juga saya pertanyaan solusi apa yang dilakukan agar supaya gajah, gajah ini tidak masuk keperkampungan, tentunya kita tidak menginginkan konflik gajah dengan manusia ini terus berkepanjangan,”ujar Sudin.

Sementara itu, Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani menyampaikan apresiasinya atas sinergitas antara pemerintah kabupaten, provinsi, serta pusat dalam upaya penanganan konflik satwa gajah dengan manusia tersebut, dimana negara dalam hal ini hadir ditengah-tengah masyarakat terkait persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.

“Didalam kunjungan tersebut, disampaikan tentang upaya upaya mitigasi pencegahan agar konflik gajah dengan manusia tidak terjadi lagi, termasuk pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat karena ini tidak hanya bisa dilakukan perorangan saja, melainkan satu dengan lainnya harus bersinergi sehingga seperti apa yang disampaikan tadi, antara satwa gajah dan manusia dapat hidup berdampingan,”tandasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Lampung Yanuar Irawan, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, Wakil Bupati, Dandim 0424 Tanggamus, Letkol Inf Arman Aris Sallo, Dandim 0422 Lampung Barat Letkol CZI Benni Setiawan, Plt Kepala TNBBS Ismanto, serta lainnya. (iqb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here