Banperda dan OPD Bahas Ranperda Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

193
Banperda DPRD Tanggamus bersama BPBD, Bappelitbang dan Dinas PUPR membahas rancangan perda tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, Kamis (21/11). Ranperda ini merupakan salah satu dari tiga Ranperda yang diajukan Pemkab Tanggamus. Foto Rio 

KOTAAGUNG–Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banperda) DPRD Tanggamus membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kabupaten Tanggamus, Kamis (21/11) dalam pembahasan yang berlangsung di ruang sidang DPRD Tanggamus tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Tedi Kurniawan dan Wakil Ketua I Irwandi Suralaga.

Dalam pembahasan tersebut, Organisasi Perangkat Daerah yang diundang yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas PUPR dan Bappelitbang, turut hadir, Asiten Bidang Ekobang FB Karjiyono, Kepala Pelaksana BPBD Tanggamus Ediyan M. Thoha, Kepala Bidang Pemukiman Ari Yudha dan Kabid Cipta Karya Irfan.

Menurut, Wakil Ketua II Tedi Kurniawan bahwa Ranperda yang dibahas, merupakan satu dari tiga Ranperda yang diajukan oleh pemkab Tanggamus Senin kemarin. “Pemkab mengajukan tiga yang disampaikan oleh Wabup Hi AM Syafii, Senin lalu. Untuk pembahasan Ranperda sudah berjalan dari kemarin yakni Ranperda perlindungan guru dan tenaga yang sudah selesai dan hari ini kami bersama OPD terkait membahas Ranperda tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, “kata Tedi.

Dikatakan Tedi, bahwa dalam pembahasan Ranperda tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ada sejumlah masukan dari anggota banperda, dirinya tidak menyebut detail, tapi ada sejumlah pasal yang kurang ditambah agar sempurna.

” Pasca bencana ini sangat penting, sehingga ada banyak masukan dari teman teman dewan. Contohnya misal ada jembatan ambrol akibat banjir atau gempa maka dinas PUPR sudah langsung bisa menangani sebab sudah ada dana standbye yang sifatnya urgent, “kata Tedi.

Politisi asal PAN itu optimis pembahasan Ranperda tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berjalan mulus.” Kemungkinan besok Insyaallah selesai dan lanjut ke Ranperda berikutnya yakni Rancangan perda tentang perubahan kedua atas perda nomor 5 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian kakon, kalau sudah fix semua nanti OPD kami undang lagi, untuk finalisasi setelah itu baru diparipurnakan, “pungkas Tedi.

Sementara, Kepala Bidang Rehabiitasi dan Rekontruksi, BPBD Tanggamus, Sabar Sitanggang mengatakan bahwa penanganan pasca bencana sangat perlu mengingat Kabupaten Tanggamus masuk dalam daerah rawan terjadinya bencana.” Selama ini penanganan pasca bencana tidak tercover dalam perda. Maka dari itu Ranperda ini sangat penting, selama ini untuk pemanfaatan bencana ada di dana tanggap darurat yang ada hitungannya dan itu ada di pos Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), dengan adanya Ranperda rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini kami berharap ada dana yang standby yang bisa digunakan untuk penanganan pasca bencana, seperti memberikan bantuan atau mendirikan kembali bangunan yang rusak akibat bencana, “ujarnya.

Ia juga berharap dewan Tanggamus menyetujui rancangan perda tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini.” Selama berjalannya rapat pembahasan dewan sangat mendukung, ada beberapa masukan yang disampaikan. Maka dari itu kami optimis rancangan perda ini mendapat persetujuan dari DPRD, “pungkas Sabar Sitanggang. (ral)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here