Aktivis Berikan Saran dan Kritik di 100 Hari Kepemimpinan Dewi-Syafii

312

GISTING–Sejumlah aktivis di Kabupaten Tanggamus memberikan kritik dan sarannya di 100 hari kepemimpinan pasangan bupati dan wakil bupati Tanggamus periode 2018-2023, Hj. Dewi Handajani-Hi. A. M. Syafii.

Penyampaian kritik dan saran tersebut diungkapkan Aktivis Mulang Pekon dalam forum diskusi bertajuk Menakar Konsistensi ASIK Bupati Tanggamus dalam 100 hari kepemimpinan, Kamis sore (27/12) di Promedia Caffe Gisting. Turut hadir Kabid Humas, Diskominfo Tanggamus, Derius Putrawan selaku perwakilan dari Pemkab Tanggamus dan Anggota Tim Koalisi Pemenangan Dewi-Syafii saat pilkada lalu Agung Prastowo.

Direktur LBH Tanggamus, selaku penggagas kegiatan diskusi, Dian S. Meiliandi mengawali sambutannya mengatakan, kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus 100 hari kerja adalah tolok ukur bagaimana jargon ASIK (Agamis, Sejahtera, Inovatif dan Kondusif) tersebut telah terimplementasi atau tidak dalam roda pemerintahan. Sebab dalam tradisi politik, momen 100 hari kerja biasanya digunakan sebagai observasi awal suatu pemerintahan bisa berhasil atau tidak dalam mewujudkan program kerja atau visi dan misi yang diusung.

“Banyak sudah kerja-kerja nyata dan kebijakan bupati-wakil bupati Tanggamus selama 100 hari kepemimpinannya dalam melayani masyarakat Tanggamus. Dan hal tersebut akan dijadikan evaluasi untuk melihat sejauh mana janji-janji kampanye, terealisasi atau belum, sehingga kita masyarakat bisa menilainya dengan objektif, kalau terpenuhi kita berikan apresiasi dan jika belum atau kurang mari kita kritisi dan tagih dengan cara yang baik, “kata Dian.

Dalam diskusi dengan suasana santai namun serius tersebut ada sejumlah kritik dan masukan yang disampaikan oleh para aktivis. Tentunya saran tersebut diharapkan bisa menjadikan Tanggamus lebih baik lagi kedepannya.

Seperti yang diungkapkan Solahudin Magad, ia mengkritisi mengenai insepksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh bupati maupun wakil bupati. Magad sapaan akrabnya menilai bahwa sidak seharusnya cukup dilakukan oleh satu orang saja, tidak perlu baik bupati maupun wakil melakukan hal serupa apalagi ke instansi yang sama.

“Sidak bagus, namun kesannya seperti adu cepat antara bupati dan wakil. Harusnya berbagi, siapa yang harus sidak, kalau dua-duanya melakukan sidak saya rasa itu bisa ganggu kinerja keduanya, “ujar Magad

Magad juga mengungkapkan, bahwa saat ini Tanggamus, sering dilanda musibah, khususnya banjir dan tanah longsor yang menerjang sembilan kecamatan salah satunya Kelumbayan dan Cukuhbalak.” Dihutan register di Kelumbayan itu sekarang gundul akibat aktivitas pertambangan masyarakat, inilah salah satu penyebab sering terjadinya banjir dan longsor di Kelumbayan, dan pemerintah harus tegas, sebab yang jadi korban masyarakat luas, “ujarnya.

Magad juga menyampaikan bahwa, pemkab perlu membeli alat berat yang disiagakan dikecamatan rawan bencana seperti Kelumbayan, Limau dan Cukuhbalak.” Seperti bencana longsor kemarin, alat berat eksavator saja susah, ada punya perusahaan tambak dan pertambangan , tapi begitu mau dipinjam susahnya minta ampun, harusnya perusahaan lebih peka, kemana CSR nya kalau bukan untuk masyarakat, “kata dia.

Lain lagi dengan apa yang disampaikan Idianto dari Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK).Ia menyoroti mengenai pembangunan infrastruktur di Kecamatan Cukuhbalak, yang menurut dia belum sejahtera.” Dari jargon ASIK tersebut saya nilai pada huruf S yakni “Sejahtera” belum terealisasi, sebab Cukuhbalak itu belum sejahtera infrastruktur juga belum menjadi skala prioritas, untuk sejahtera itu patokannya bukan hanya kondusif tapi juga infrastruktur yang baik, “katanya.

Senada dikatakan Muhammad Hamimi, menurut pria asal Pekon Kaur Gading Kecamatan Pematangsawa itu, bahwa Pekon Kaur Gading jauh dari kata sejahtera.” Di Kaurgading itu infrastruktur jalan masih banyak belum dibangun, akses jalan tembus belum ada bahkan sinyal telekomunikasi saja masih susah, “kata dia.

Sementara Wendi, aktivis asal Kecamatan Semaka, menilai bahwa Tanggamus belum sepenuhnya kondusif, khususnya keamanan di Jalan lintas barat.”Walaupun sudah dirazia aparat, pungli di Jalinbar masih ada, artinya belum dikatakan kondusif,” kata dia.

Derius Putrawan selaku perwakilan Pemkab Tanggamus menanggapi sejumlah kritik dan saran yang disampaikan oleh para aktivis. Terkait sidak, lanjut Derius memang sudah merupakan tugas dari bupati dan wakil bupati selaku pejabat pembina Kepegawaian dan sidak juga tidak cukup hanya satu kali dilakukan dalam satu instansi.

“Tidak ada kesannya adu cepat antara bupati dan wakil bupati. Dan sidak juga tidak direncanakan, memang sidak tidak cukup hanya satu kali, sebab sidak berikutnya tentu ingin melihat aoakah evaluasi pada sidak sebelumnya dijalankan atau tidak, jangan sampai usai disidak loyo lagi, “kata Derius.

Kemudian terkait pembangunan sejumlah Infrastruktur baik jalan maupun menara telekomunikasi, menurut Derius, ada pembagian kewenangan antara pusat dan kabupaten. Diwilayah Cukuhbalak lanjutnya, ada ruas jalan milik provinsi, begitu juga soal sinyal telekomunikasi yang sekarang kewenangannya ada di Kementerian Kominfo.

“Bupati dan Wakil Bupati komitmen untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat Tanggamus, hal itu diwujudkan dalam 55 Program Aksi Asik. Dan mengenai jalan, pemkab tentu akan memprioritaskan perbaikan yang menjadi wewenang pemkab, jika milik provinsi maka akan diusulkan. Lalu soal jaringan komunikasi, tahun 2014 sudah diajukan untuk lima daerah blank spot, saat itu sudah MoU antara Pemkab dan pusat, namun tidak terealisasi karena ada Inpres yang menyatakan bahwa bantuan tower hanya untuk daerah tertinggal, sementara di Inpres Tanggamus tidak disebut sebagai daerah tertinggal, “terang Derius.

Sebagai penutup, Dian S. Meiliandi mengatakan bahwa dari jargon ASIK pada huruf s dan k belum konsisten.” Ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap Tanggamus, agar jadi perhatian dan kami tetap mengkritisi selaku kontrol Pemkab Tanggamus, “pungkas Dian.(ral)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here