Dewan Minta Satker Benahi Data RTM

195

KOTAAGUNG—Masih banyaknya Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Tanggamus yang tidak terdaftar dalam program bantuan sosial dari pemerintah menjadi sorotan DPRD Tanggamus.

Anggota DPRD Tanggamus, Ahmadiyan meminta agar pemerintah membuat data kemiskinan yang jelas dan akurat sehingga data tersebut bisa dipergunakan untuk semua kepentingan kemanusiaan, terutama untuk penyaluran bantuan agar tidak salah sasaran, seperti yang terjadi selama ini.

“Semestinya Pemkab melalui dinas atau instansi terkait yang membidangi hal tersebut dapat melakukan pendataan secara akurat. Jangan sampai salah mendata, apalagi pakai data lama. Karena sekarang ini banyak keluarga yang kondisi ekonominya sudah berubah, ” kata Anggota Komisi III DPRD Tanggamus, Ahmadiyan, kemarin (7/3).

Menurutnya, perubahan ekonomi tersebut cukup beragam, ada yang semula miskin sekarang berbalik menjadi sejahtera. Dan sebaliknya, yang pada saat pendataan kondisinya sejahtera dan sekarang menjadi pra sejahtera.

“Pendataan ini harusnya dilakukan secara periodik, karena kondisi ekonomi setiap keluarga selalu berubah,” ujar Ahmadiyan.

Selain itu Ahmadiyan melanjutkan, jangan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pendataan sendiri-sendiri, karena selain memboroskan anggaran negara, juga datanya akan berbeda-beda. Sebab, indikator yang dipergunakan saat pendataan semua beragam.

“Untuk menentukan kemiskinan harusnya dibentuk tim, indikator kemiskinannya diperjelas dan persepsinya harus disamakan, sehingga hasil pendataannya bisa sama, serta hasilnya bisa dipergunakan untuk semua kepentingan program,” tegasnya.

Bila data kemiskinan salah kata dia, maka untuk menentukan programpun akan selalu salah. Sementara saat ini banyak program pemerintah yang diperuntukan bagi keluarga miskin. Misalnya saja BPJS, Peningkatan Angka Keluarga Harapan, bantuan yang bersumber dari subsidi bahan bakar minyak, raskin, rumah tidak layak huni dan sejumlah bantuan lainnya.

Ia menambahkan, data kemiskinan yang akurat itu perlu, agar memudahkan penanganan kemiskinan di Kabupaten Tanggamus. Bila data kemiskinan salah maka penanganannya akan salah.

“Petugas pendata harus datang ke setiap kepala keluarga dan menanyakan dengan teliti setiap indikator kemiskinan, setelah itu merekapnya dengan benar, agar hasilnya benar-benar akurat dan bsia dipertanggungjawabkan, ” ungkapnya.

Ia mengaku, dalam waktu dekat ini DPRD Tanggamus akan memanggil dinas atau instansi terkait yang menangani pendataan warga miskin.

“Kita akan panggil dinas/instansi terkait, supaya data warga miskin bisa diperbaiki dan lebih akurat. Dengan begitu, tidak ada lagi warga miskin yang tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah,” ungkapnya.(uji)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here