GISTING-Pemkab Tanggamus melalui Dinas Pendidikan (Disdik) setempat terus berupaya mengoptimalkan pembudayaan pendidikan inklusif di Tanggamus. Hal tersebut ditandainya dengan telah diterbitkanya peraturan bupati (Perbup) Nomor 50 tahun 2017 mengenai pendidikan inklusif sebagai dasar hukum.

Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan SDM Jonsen Vannisa mengatakan, perbup tersebut sudah sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, lalu UU nomor 8 tahun 2016,  dan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa.

“Adanya Perbup tentang pembudayaan inklusif ini sebagai pedoman bagi satuan pendidikan, yang tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk memperoleh pendidikan,”kata Jonsen Vannisa, saat membuka kegiatan sosialasi regulasi pendidikan Inklusif, di Aula serumpun Padi, Gisting, Kamis (21/12).

Ia menjelaskan pendidikan inklusif adalah, sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik termasuk ABK untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran secara bersama-sama, dalam lingkungan pendidikan/sekolah/kelas yang terbuka ramah tidak ada diskriminatif, dengan kata lain mempunyai arti yakni pendidikan untuk ABK yang bersekolah di sekolah umum.

“Sekolah reguler disarankan untuk menerima semua siswa tanpa memandang kekurangan, saya harapkan melalui kegiatan ini, kedepan peserta dapat memahami tentang arti pendidikan inklusif sehingga nantinya dapat diterapkan di sekolah masing-masing tanpa ada dinding pemisah antara anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya, karena pada dasarnya pendidikan wajib dilaksanakan tanpa ada perbedaan,” kata Jonsen.

Sementara itu Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif Kabupaten Tanggamus Supriatno menyampaikan, terhitung sejak bulan Sepetember 2017, di Kabupaten Tanggamus telah dibentuk berdasarkan SK bupati dibentuk kelompok kerja (Pokja) pendidikan inklusif. Dengan telah dibentuknya SK tersebut lanjutnya maka saat ini telah dibentuk beberapa tahap kegiatan diantaranya, penyusunan SK pokja, kemudian sosialisasi pada Pokja, kemudian sosialisasi pada guru, Kepala Sekolah dan Pengawas lalu penyusunan regulasi dalam bentuk peraturan bupati tentang kebudayaan pendidikan inklusif.

“Berkaitan dengan itu, hari ini kita akan mensosialisasikan perbup Bupati kaitan dengan kebudayaan pendidikan inklusi di Tanggamus, lalu terakhir kegiatan ini akan diakhiri dengan desain dengan harapan pendidikan inklusi dilaksanakan di semua sekolah, dan tidak diperkenankan kepada kepala sekolah, guru menolak anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan dan belajar,”terangnya.

Sementara itu, Atang Setiawan Narasumber dari Direktorat PKLK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan, sejatinya pendidikan inklusif telah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari akan tetapi, orang tua tidak menyadari bahwa telah menerapkan pendidikan inklusif, salah satu contohnya yakni pada saat membeli pakaian sekolah bagi anak-anaknya yang setiap anak memiliki ukuran baju berbeda, tidak hanya itu contoh pendidikan inklusif juga ditemukan dalam agama yakni dalam kewajiban shalat yang harus dilaksanakan akan tetapi dalam penerapannya berbeda, dikarenakan dengan kondisi fisik.

“Jika dibaratkan, melihat gurun pasir dan melihat hamparan bunga yang ditumbuhi  bermacam jenis bunga, tentu akan membosankan jika kita hanya melihat gurun yang hanya ada bebatuan dan pasir saja, berbeda jika kita melihat hamparan bunga, begitu juga dalam pendidikan inklusif tentu akan, akan menemukan hal baru jika kita mengajar anak berkebutuhan khusus, karena sekolah diibaratkan dengan taman dan akan indah jika dihiasi bermacam-macam jenia bunga, jangan lagi merasa tabu berbicara pendidikan inklusif,”tandasnya.(iqb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here